Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Maher Algadri: Prabowo Tak Punya Rencana People Power

image-gnews
Untuk kedua kalinya, calon presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan kemenangannya di pemilihan presiden 2019. Kali ini calon wakil presiden Sandiaga Uno ikut dalam deklarasi yang berlangsung di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis, 18 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri
Untuk kedua kalinya, calon presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan kemenangannya di pemilihan presiden 2019. Kali ini calon wakil presiden Sandiaga Uno ikut dalam deklarasi yang berlangsung di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis, 18 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Maher Algadri menyebut Calon Presiden Prabowo Subianto tak memiliki rencana people power. Menurut Maher, Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memiliki rencana soal bagaimana memperbaiki nasib rakyat Indonesia, terutama menyangkut perbaikan ekonomi dan mengembalikan aset Indonesia yang dibawa kabur ke luar negeri.

Baca: Jokowi Tetap Keok di Jabar, Prabowo Tak Bisa Menang di Jateng

"Dia enggak punya rencana people power. Enggak ada urusan people power, yang mau people rakyat kita," kata Maher seusai keluar dari rumah Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Rabu malam, 17 April 2019. Maher meninggalkan lokasi itu dalam waktu hampir berbarengan dengan Prabowo.

Maher mengatakan, para purnawirawan jenderal dan pemimpin Islam yang menginginkan people power. Maher mengatakan, mereka menyebut Prabowo terlalu lemah dan baik.

Semalam, Prabowo didampingi sejumlah purnawirawan jenderal dan pentolan Persaudaraan Alumni 212 saat deklarasi kemenangan di pemilihan presiden 2019 dan sujud syukur. Mereka di antaranya ialah Letnan Jenderal TNI (purn) Johannes Suryo Prabowo, Jenderal TNI (purn) Djoko Santoso, Ketua Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Mayor Jenderal TNI (purn) Musa Bangun.

Simak: Jokowi Unggul Quick Count: Sujud Prabowo, Cegukan Sandiaga

Kemudian Letnan Jenderal TNI (purn) Yunus Yosfiah, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak, dan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain.

Maher mengatakan, Prabowo merasa tidak perlu ada people power lantaran merasa rakyat sudah berada di pihaknya. Keyakinan itu bersumber dari ramainya kampanye Prabowo di berbagai daerah, semisal Solo, Jawa Tengah, dan Jakarta. Menurut Maher, hal itu membuktikan Prabowo secara de jure adalah pemimpin yang diinginkan rakyat.

Pendiri Kodel Group yang juga karib Prabowo dari kecil ini mengatakan, sahabatnya berusaha mencegah agar people power berjalan damai jika memang harus tetap terjadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak juga: Grace Natalie Nyoblos, Serangan Popmie, dan Prabowo Menang di Bui

Maher mengatakan Prabowo juga tak mau ikut jika terjadi sesuatu di people power. Dalam dua kali konferensi pers yang digelar pada Rabu kemarin, Prabowo dua kali pula menyampaikan imbauan agar para pendukungnya tetap tenang, tak terpancing, dan tak terprovokasi. Prabowo juga mengatakan mereka tak akan menggunakan cara-cara di luar koridor hukum.

Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif membantah bahwa para ulama mengusulkan aksi people power kepada calon presiden Prabowo Subianto. Slamet mengatakan para ulama kini tengah mengawasi dan mengawal perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum agar berjalan jujur dan adil tanpa kecurangan.

"Enggak bener itu," kata Slamet kepada Tempo, Kamis, 18 April 2019.

Senada dengan Slamet, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Tentara Nasional Indonesia (purn) Tedjo Edhy membantah kelompok purnawirawan menginginkan people power. Tedjo mengatakan, Prabowo pun telah melarang para pendukungnya bertindak anarki.

"Kami tidak bicara masalah itu. Enggak ada!" kata Tedjo kepada Tempo, Kamis, 18 April 2019.

Tedjo mengatakan, Prabowo telah mewanti-wanti pendukungnya untuk tetap tenang. Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno ini mengatakan, Prabowo berpesan agar kondusivitas, persatuan, dan kesatuan terus dijaga. Prabowo juga optimistis mereka telah menang berdasarkan hasil real count.

"Kalau rakyat tidak puas dengan hasilnya, ya, itu urusannya mereka. Kita ndak pernah mengusulkan itu, karena sudah dilarang juga oleh Pak Prabowo," kata Tedjo.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

15 menit lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

22 menit lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.


Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

46 menit lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal bersama 1.000 pegawai Kemhan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Tim Media Prabowo
Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.


Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

3 jam lalu

Anies Baswedan meladeni warga yang mau berfoto bersama saat acara ulang tahun Anies yang ke-55 di Pendopo Anies Baswedan, Jakata Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

Anies mengatakan belum ada rencana bertemu Prabowo. Masih konsentrasi menata langkah ke depan.


Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

3 jam lalu

Pakar Hukum Tara Negara Yusril Ihza Mahendra menjawa pertayaan awak media saat akan menjalani pemeriksaan kasus ketua KPK nonaktif Firli Bahuri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 January 2024. Yusri mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum diperiksa sebagai saksi meringankan Firli Bahuri kasus dugaan pemerasan yang dialami Mentan Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.


Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

3 jam lalu

Anies Baswedan saat ditemui di acara ulang tahunnya yang ke-55 di kediamannya Rumah Pendopo Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

Anies mengatakan enggan mendahului sikap apakah bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo.


Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

3 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui Tempo di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024. Dia memberikan komentar soal keterangan empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa pilpres. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

Menurut Yusril, setelah Prabowo dilantik jadi presiden, ia bisa langsung mengeluarkan Perppu terkait penambahan nomenklatur kementerian.


PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

3 jam lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?


Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

3 jam lalu

Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

Mantan capres Ganjar Pranowo berkali menyatakan tak akan bergabung dalam pemerintahan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo -Gibran. Ini alasannya.


Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

5 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

Rencan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.